Selamat, Polres Jepara Dihibahkan Truk Dalmas Senilai 500 Juta dari Bupati Dian Kristiandi

(foto Bupati Jepara sedang mencoba mengemudikan truk Dalmas)


InilahBean.com - Jepara, 



Polres Jepara mendapatkan amunisi kendaraan baru kemarin. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Jepara baru saja menghibahkan satu unit truk pengendalian masyarakat (Dalmas) untuk Polres Jepara. Hibah kendaraan tersebut diserahkan secara simbolis di halaman gedung Sekretariat Daerah (Setda) Jepara oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi kepada Kapolres Jepara AKBP Warsono. Mas Andi, sapaan akrab Bupati Jepara sempat mencoba kendaraan tersebut mengelilingi kompleks Setda Jepara didampingi Kapolres Jepara, Rabu (29/12/2021).




Andi menjelaskan maksud pemberian hibah kepada Polres Jepara berupa truk merupakan sebuah bentuk kepedulian kepada Polri yang telah berkontribusi dalam ketertiban dan keamanan di Jepara. “Sehingga, ini memberikan support. Supaya terus saling bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jepara. Ini merupakan bentuk kerja sama antara instansi pemerintah dengan jajaran Polres Jepara khususnya,” papar Andi.




Sementara itu Kapolres Jepara AKBP Warsono mengungkapkan truk tersebut spesifikasinya difungsikan untuk pengendalian masyarakat. Namun, bisa juga dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat.




“Terima kasih pada Pemda Jepara. Atas bantuan hibah truk. Tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat mendukung pelaksanaan tugas Polres Jepara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap AKBP Warsono.





Truk tersebut berspesifikasi Hino New Dutro tahun 2021. Kapasitas mesinnya sekitar 4.009 CC. Harganya sekitar Rp 500 juta.***
Sumber: RK.


Tag :

Program Pembinaan ala Militer Dedi Mulyadi Diprotes Wali Murid, Diduga Langgar HAM

Koran.co.id  – Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan mantan Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan disiplin. Laporan tersebut juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menilai program militerisasi terhadap pelajar ini berpotensi melanggar hak-hak anak. Program Barak Militer untuk Siswa Dinilai Tidak Manusiawi Program ini dirancang untuk siswa yang dianggap “nakal” atau sulit dibina. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pendekatan militer memberikan efek kejut yang efektif dalam menurunkan tingkat kenakalan remaja, termasuk bolos sekolah dan pergaulan bebas. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan...