CICANA Siapkan 10.000 Lowongan Kerja untuk PRT di 2025, Peluang Emas Bagi Pekerja Domestik!


Koran.co.id – Perusahaan penyalur tenaga kerja domestik terkemuka, CICANA, mengumumkan pembukaan 10.000 lapangan kerja untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) di tahun 2025. Langkah besar ini menjadi angin segar di tengah tingginya angka pengangguran di sektor informal dan meningkatnya permintaan akan layanan domestik berkualitas.

Menurut Direktur Utama CICANA, program ini tidak hanya bertujuan menyediakan pekerjaan, tetapi juga mengedepankan pelatihan dan sertifikasi bagi setiap calon pekerja. “Kami ingin menciptakan PRT yang profesional, terlatih, dan siap bersaing di pasar kerja dalam dan luar negeri,” ujar Direktur CICANA dalam konferensi pers, Selasa (22/4).

Program Rekrutmen PRT CICANA 2025 ini akan tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. CICANA juga menggandeng lembaga pelatihan keterampilan rumah tangga dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kualitas tenaga kerja yang direkrut.

Keunggulan program ini antara lain:

* Pelatihan intensif selama 1 bulan
* Sertifikasi kompetensi nasional
* Sistem penggajian transparan
* Penempatan kerja dengan kontrak resmi
* Asuransi dan perlindungan hukum

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui situs resmi CICANA mulai Mei 2025. Proses seleksi akan dilakukan secara bertahap dengan standar ketat demi menjaga mutu layanan tenaga kerja domestik.

Peluang Kerja untuk PRT Terbuka Lebar

Dengan dibukanya 10.000 lowongan kerja untuk PRT, CICANA berharap dapat menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan taraf hidup ribuan keluarga di Indonesia. CICANA juga menegaskan bahwa semua pekerja akan ditempatkan secara legal, aman, dan terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku.


Program Pembinaan ala Militer Dedi Mulyadi Diprotes Wali Murid, Diduga Langgar HAM

Koran.co.id  – Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan mantan Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan disiplin. Laporan tersebut juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menilai program militerisasi terhadap pelajar ini berpotensi melanggar hak-hak anak. Program Barak Militer untuk Siswa Dinilai Tidak Manusiawi Program ini dirancang untuk siswa yang dianggap “nakal” atau sulit dibina. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pendekatan militer memberikan efek kejut yang efektif dalam menurunkan tingkat kenakalan remaja, termasuk bolos sekolah dan pergaulan bebas. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan...