Semarak Lebaran Betawi 2025 di Monas: Atraksi Seni dan Kuliner Gratis Meriahkan Jakarta



Koran.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar acara tahunan "Lebaran Betawi" yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas) dari 25 hingga 27 April 2025.

Acara ini bertujuan untuk merayakan dan melestarikan budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni dan sajian kuliner khas.

Ragam Atraksi Seni Budaya

Pengunjung dapat menikmati beragam pertunjukan seni tradisional Betawi, seperti ondel-ondel, lenong, tanjidor, dan gambang kromong.

Selain itu, terdapat pula pertunjukan musik dan tari modern yang menggabungkan unsur budaya Betawi dengan sentuhan kontemporer.

Kuliner Khas Betawi Gratis

Salah satu daya tarik utama acara ini adalah stan kuliner yang menyajikan makanan khas Betawi secara gratis kepada pengunjung.

Beberapa hidangan yang tersedia antara lain kerak telor, soto Betawi, asinan Betawi, dan es selendang mayang.
Pengunjung dapat mencicipi berbagai makanan tersebut sambil menikmati suasana perayaan.

Partisipasi Komunitas dan UMKM

Acara ini juga melibatkan berbagai komunitas budaya dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memamerkan produk-produk kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan aksesori khas Betawi.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

Acara "Lebaran Betawi 2025" di Monas terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Pengunjung disarankan untuk menggunakan transportasi umum menuju lokasi acara guna menghindari kemacetan dan kesulitan parkir.

Penyelenggara juga menyediakan area khusus untuk keluarga dan anak-anak agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati acara dengan nyaman.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal acara dan kegiatan lainnya, pengunjung dapat mengakses situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mengikuti akun media sosial resmi terkait.

Program Pembinaan ala Militer Dedi Mulyadi Diprotes Wali Murid, Diduga Langgar HAM

Koran.co.id  – Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan mantan Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan disiplin. Laporan tersebut juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menilai program militerisasi terhadap pelajar ini berpotensi melanggar hak-hak anak. Program Barak Militer untuk Siswa Dinilai Tidak Manusiawi Program ini dirancang untuk siswa yang dianggap “nakal” atau sulit dibina. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pendekatan militer memberikan efek kejut yang efektif dalam menurunkan tingkat kenakalan remaja, termasuk bolos sekolah dan pergaulan bebas. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan...