Koran.co.id – Wacana pemekaran wilayah kembali mencuat di pesisir utara Jawa Tengah. Kabupaten Jepara dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepaskan diri dari Provinsi Jawa Tengah dan bergabung dengan provinsi baru yang sedang diwacanakan, yakni Provinsi Muria Raya.
Informasi ini muncul dari sejumlah tokoh masyarakat dan forum daerah yang mengusulkan pembentukan provinsi baru demi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah. Provinsi Muria Raya disebut akan meliputi beberapa kabupaten, antara lain Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Jepara.
Alasan Pemekaran
Inisiatif ini didorong oleh keinginan masyarakat agar pengelolaan pembangunan lebih terfokus dan sesuai dengan potensi lokal. Ia menilai Jepara memiliki kekuatan ekonomi yang besar, khususnya di sektor pariwisata, maritim, dan industri mebel, namun belum sepenuhnya mendapat dukungan optimal dari pemerintah provinsi.
Dari sisi ekonomi, wilayah yang tergabung dalam rencana Provinsi Muria Raya memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang cukup kompetitif, terutama dari sektor UMKM dan industri pengolahan. Namun, indeks pembangunan manusianya (IPM) masih bervariasi dan perlu diperkuat agar setara dengan provinsi lain.
Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Jepara belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah anggota DPRD Jepara menyatakan keterbukaan untuk membahas wacana tersebut jika mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Syarat dan Tantangan Pemekaran
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan provinsi baru harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan. Prosesnya juga memerlukan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang terlibat, DPRD provinsi induk, serta persetujuan akhir dari pemerintah pusat dan DPR RI.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga awal 2025 terdapat lebih dari 20 usulan pembentukan provinsi baru di Indonesia, namun sebagian besar masih tertahan karena moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut sejak 2014.
Reaksi Publik
Di kalangan masyarakat, wacana ini memicu pro dan kontra. Sebagian warga mendukung, menganggap pemekaran sebagai langkah maju bagi pembangunan lokal. Namun ada juga yang khawatir terhadap potensi pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, dan identitas daerah yang dapat memudar.
Meski masih dalam tahap wacana, isu pemekaran wilayah ini menjadi perhatian publik dan menandai meningkatnya aspirasi daerah terhadap otonomi yang lebih luas. Jepara dan daerah-daerah sekitar Muria kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti usulan tersebut secara transparan dan akuntabel.
