 |
| Demo 28 Agustus di DPR Jadi Sorotan Dunia, Bloomberg: Frustrasi Publik Meningkat. (Foto: Tempo/Amston Probel) |
Jakarta, DakI Jakarta - Jumat, 29 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi besar pada Kamis (28/8/2025) di depan Gedung DPR RI tidak hanya ramai dibicarakan di dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian dari media asing. Bloomberg menyoroti protes tersebut sebagai tanda semakin besarnya rasa frustrasi masyarakat terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ribuan Buruh dan Mahasiswa Turun ke Jalan
Massa yang terdiri dari ribuan buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan. Mereka menolak kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR, yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga pangan dan biaya hidup.
Selain itu, para demonstran juga menuntut adanya reformasi sistem pajak serta kenaikan upah minimum yang dianggap stagnan di tengah inflasi.
Aksi Ricuh di Kompleks DPR
Unjuk rasa yang berlangsung damai sejak pagi akhirnya berujung ricuh. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang bertahan hingga malam. Sejumlah demonstran dilaporkan mengalami sesak napas akibat gas, sementara lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh selama berjam-jam.
Bloomberg Soroti Ketidakpuasan Publik
Bloomberg menuliskan bahwa demonstrasi 28 Agustus menjadi sinyal kuat meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan saat ini. Kebijakan tunjangan DPR disebut menjadi simbol ketimpangan, di saat banyak warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Protes di Jakarta menggambarkan frustrasi publik yang makin meluas, terutama ketika biaya hidup terus naik,” tulis Bloomberg dalam laporannya, dikutip dari CNBC Indonesia.
Menurut media itu, gejolak sosial bisa memperbesar risiko ketidakpastian politik dan ekonomi Indonesia, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu motor pertumbuhan Asia.
Tantangan Pemerintah
Pengamat politik dan ekonomi menilai, pemerintah harus segera memberikan respons nyata atas gelombang protes ini. Transparansi penggunaan anggaran DPR, kebijakan subsidi pangan, serta kebijakan upah dianggap sebagai langkah yang dapat meredakan ketegangan.
“Jika tuntutan publik diabaikan, potensi aksi serupa akan terus muncul dan ini bisa mengganggu stabilitas politik maupun iklim investasi,” kata seorang analis ekonomi di Jakarta.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar