Jakarta, DKI Jakarta - Minggu, 10 Agustus 2025 – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) kembali memicu perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas kepala daerah dan hubungan politik antar lembaga.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa OTT ini dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat. Ia membantah anggapan bahwa penindakan KPK bermuatan politis. “Kami bertindak sesuai hukum dan kewenangan yang diatur undang-undang. Tidak ada kepentingan politik dalam setiap operasi,” ujarnya.
Namun, Surya Paloh menyampaikan pandangan berbeda. Ia mempertanyakan timing penangkapan dan berharap proses hukum dijalankan secara adil serta bebas dari nuansa politisasi. “Saya tidak dalam posisi menghalangi penegakan hukum, tetapi keadilan harus tetap dijaga,” kata Paloh.
Bupati Koltim yang terjaring OTT tersebut diduga terlibat praktik suap terkait proyek pengadaan di daerahnya. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diamankan. Barang bukti berupa uang tunai juga telah disita untuk kepentingan penyelidikan.
Publik kini menanti kelanjutan kasus ini, termasuk hasil gelar perkara yang akan menentukan status hukum Bupati Koltim. Perbedaan pandangan antara KPK dan Surya Paloh dinilai mencerminkan tarik-menarik narasi antara penegakan hukum dan dinamika politik nasional.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar