Daftar Tokoh dan Kriteria yang Diusulkan Masuk Tim Reformasi Polri

Daftar Tokoh dan Kriteria yang Diusulkan Masuk Tim Reformasi Polri. (Foto: Muchlis Jr/BPMI Setpres/Muchlis)

Jakarta, DKI Jakarta - 15 September 2025 – Isu pembentukan Tim Reformasi Polri semakin ramai dibahas publik. Berbagai lembaga, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil mendesak Presiden segera membentuk tim yang independen dan berintegritas tinggi.

Kriteria Tokoh Tim Reformasi Polri

Berdasarkan usulan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), LBH Masyarakat, dan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), berikut kriteria utama tokoh yang perlu masuk Tim Reformasi Polri:

Mantan Kapolri atau Perwira Tinggi Polri

Tokoh yang pernah menjabat Kapolri dinilai mampu memberi perspektif strategis dan pemahaman menyeluruh terhadap reformasi internal Polri.

Perwakilan Kompolnas

Komisi Kepolisian Nasional disebut sebagai unsur penting agar tim tetap sesuai kerangka hukum dan pengawasan kepolisian.

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

GNB mengusulkan keterlibatan figur publik seperti KH Ahmad Mustofa Bisri, Sinta Nuriyah Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno, dan Quraish Shihab. Kehadiran mereka diharapkan membawa perspektif moral dan sosial.

Akademisi, Pakar Hukum, dan Aktivis HAM

LBH Masyarakat menekankan pentingnya melibatkan pakar hukum dan praktisi HAM agar reformasi tidak sekadar formalitas, tetapi menyentuh akar masalah sistemik.

Independen dari Kepentingan Politik

ISESS menegaskan bahwa anggota tim harus bebas dari kepentingan partai maupun kelompok tertentu agar hasil rekomendasi bersifat objektif.

Tuntutan Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil mengingatkan bahwa reformasi Polri harus menyasar masalah struktural, mulai dari tata kelola anggaran, transparansi rekrutmen, hingga profesionalisme aparat. Reformasi diharapkan menghasilkan perubahan nyata, bukan hanya pergantian figur.

Harapan terhadap Pemerintah

Pembentukan Tim Reformasi Polri dinilai mendesak setelah sejumlah kasus pelanggaran etik dan kriminal yang melibatkan anggota Polri mencuat ke publik. Presiden diharapkan segera menetapkan nama-nama resmi agar proses reformasi berjalan cepat dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Artikel ini telah tayang di 

Koran.co.id