Jakarta, DKI Jakarta - Rabu, 24 September 2025 – Tokoh hukum nasional Mahfud MD akhirnya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian, yang akan beranggotakan sembilan tokoh penting. Komite ini digagas untuk mempercepat transformasi Polri menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
Mahfud MD menilai pembentukan komite ini merupakan langkah penting di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap Polri. “Saya sudah menyatakan bersedia. Reformasi Polri adalah kebutuhan yang mendesak agar kepolisian semakin dipercaya rakyat,” kata Mahfud.
Misi Komite Reformasi Kepolisian
Menurut keterangan resmi dari Istana, komite ini akan fokus pada beberapa hal:
• Pembenahan tata kelola internal Polri, termasuk mekanisme rekrutmen dan promosi jabatan.
• Penguatan pengawasan dan akuntabilitas, agar kasus penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
• Transparansi penegakan hukum, supaya proses hukum dapat dipantau publik.
• Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, agar Polri lebih responsif dan humanis.
Presiden Prabowo menekankan bahwa komite ini akan bekerja secara independen dan hasil rekomendasinya akan menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Reputasi Mahfud MD Jadi Sorotan
Kehadiran Mahfud MD di komite ini dipandang strategis karena reputasinya sebagai sosok yang konsisten mendorong reformasi hukum. Mahfud dikenal berani mengkritik kebijakan yang dinilainya tidak adil, sekaligus menawarkan solusi berbasis hukum.
Pengamat politik menilai bergabungnya Mahfud merupakan sinyal bahwa pemerintah serius dalam melakukan reformasi Polri. “Ini bukan sekadar komite simbolis. Kehadiran Mahfud MD memberi bobot moral dan intelektual yang besar,” kata seorang analis dari lembaga riset politik.
Harapan Publik
Masyarakat berharap komite ini bisa menghasilkan perubahan nyata, bukan hanya laporan rekomendasi. Isu-isu seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus kekerasan berlebihan, dan rendahnya kepercayaan publik menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Aktivis HAM juga mendesak agar komite ini mendorong penegakan hukum yang lebih adil, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut rakyat kecil.
Pemerintah akan mengumumkan daftar lengkap anggota komite dan agenda kerja mereka dalam waktu dekat. Laporan awal diharapkan keluar dalam beberapa bulan pertama setelah komite mulai bekerja.
Keputusan Mahfud MD untuk bergabung di komite ini menjadi sorotan publik dan dianggap sebagai momentum penting reformasi Polri. Jika berjalan efektif, langkah ini bisa menjadi tonggak sejarah dalam memperbaiki wajah kepolisian di Indonesia.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar