Jakarta, DKI Jakarta - Kamis, 14 Agustus 2025 – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama sekitar 10 jam terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dalam pemeriksaan itu, Abraham mendapat 56 pertanyaan, namun sebagian besar dinilai tidak relevan dengan pokok perkara.
Kuasa hukum Abraham, Daniel Winarta, mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik justru melebar ke hal-hal di luar isi surat panggilan. Padahal, locus dan tempus delicti yang tertera dalam panggilan adalah 22 Januari 2025.
“Banyak pertanyaan penyidik yang keluar dari substansi. Mereka menanyakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tanggal dan peristiwa yang tertera dalam panggilan,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Sorot Podcast “Speak Up”
Tim kuasa hukum menyebut mayoritas pertanyaan penyidik mengarah pada isi podcast “Speak Up” yang dibawakan Abraham Samad. Podcast itu sebelumnya menghadirkan narasumber seperti Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadillah.
Kuasa hukum lainnya, Gufroni, menilai sebagian pertanyaan bahkan menyentuh soal sumber pendanaan podcast, siapa pengelolanya, dan apakah berada di bawah badan hukum. Menurutnya, hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan dugaan ijazah palsu.
Nilai Pemeriksaan Langgar KUHAP
Abraham Samad menilai pemeriksaan yang dijalani telah melanggar ketentuan KUHAP, sebab materi pertanyaan tidak sesuai dengan locus dan tempus delicti. Ia menegaskan tidak memiliki pengetahuan langsung terkait kejadian yang dimaksud.
Meski demikian, Abraham tetap hadir sebagai saksi untuk menghormati proses hukum. Ia juga menegaskan akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan lanjutan.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mencuat setelah beberapa aktivis dan tokoh masyarakat mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. Laporan polisi kemudian memicu serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Abraham Samad.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar