Jakarta, DKI Jakarta - Minggu 14 Desember 2025 - Dokumen internal yang diduga milik Open Society Foundations (OSF) mengungkap adanya aliran dana jutaan dolar AS ke jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang terlibat dalam gelombang aksi protes pada Agustus–September 2025. Dokumen tersebut pertama kali ditinjau dan dilaporkan oleh The Sunday Guardian.
Gelombang protes yang kemudian dikenal sebagai Kerusuhan Indonesia Agustus 2025 pecah pada 25 Agustus 2025. Aksi ini dipicu kemarahan publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan dan insentif bernilai besar bagi anggota DPR, di tengah melonjaknya harga pangan, biaya pendidikan, serta beban pajak. Ribuan mahasiswa, pekerja sektor informal (gig workers), dan serikat buruh turun ke jalan di Jakarta, Surabaya, Medan, serta puluhan ibu kota provinsi lainnya.
Situasi berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah daerah. Gedung pemerintahan di Kediri dan Surabaya dilaporkan dibakar, fasilitas transportasi umum dirusak, dan aksi solidaritas muncul di beberapa negara, termasuk Jerman dan Australia. Krisis domestik yang memburuk membuat Presiden Prabowo Subianto kala itu membatalkan agenda kunjungan luar negeri.
Dugaan Pendanaan OSF ke Jaringan LSM Lokal
Berdasarkan tinjauan The Sunday Guardian, dokumen bocor OSF mencakup perjanjian internal, proposal hibah, serta kontrak pendanaan darurat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Program Network Grants OSF menyalurkan dana ke sejumlah LSM dan aktivis lokal yang aktif dalam gerakan protes serta kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu Papua.
Program Network Grants OSF secara resmi bertujuan memberikan “dukungan fleksibel dan jangka panjang kepada organisasi tulang punggung” guna memperkuat demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam dokumen tersebut, Yayasan Kurawal disebut sebagai aktor sentral dalam arsitektur pendanaan.
Kurawal digambarkan sebagai “lembaga perantara filantropi keadilan sosial yang bekerja untuk reformasi struktural”. OSF tercatat memberikan hibah senilai USD 1.670.782, termasuk USD 300.000 yang dialokasikan khusus untuk program di Papua, dengan tujuan mengonsolidasikan jaringan masyarakat sipil di Indonesia dan Asia Tenggara.
Proyek Media dan Mobilisasi Kaum Muda
Pendanaan tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah proyek strategis. Salah satunya adalah “Expedition to Discover New Voices”, bagian dari inisiatif Ekspedisi Indonesia Baru, yang bertujuan membentuk cara pandang generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
Proyek ini mengkritik dominasi elit politik dan kebijakan pemerintah tertentu, termasuk revisi Undang-Undang TNI yang dinilai minim partisipasi publik. Dokumen proyek menyebutkan upaya membangun “narasi tandingan” melalui digitalisasi sekitar 18 terabyte video dan 12.000 foto, yang kemudian diolah menjadi film dokumenter, film komunitas, serta buku berjudul Restart Indonesia.
Konten tersebut diarahkan untuk platform digital populer seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, dengan pendekatan yang menempatkan kaum muda sebagai “kontributor aktif” dalam ruang publik, menjelang Pemilu 2029. Mitra proyek disebut mencakup produser media independen, kelompok buruh, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta jaringan aktivis mahasiswa.
Dana Darurat dan Perlindungan Aktivis
Dokumen juga mengungkap keberadaan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) yang dikelola Kurawal. Dana ini digunakan untuk memberikan bantuan kepada aktivis yang menghadapi kriminalisasi atau ancaman hukum. Kontrak internal mencatat bahwa sejumlah kelompok, termasuk Kompol dan Social Movement Institute (SMI), menerima dana untuk kebutuhan rumah aman, logistik, transportasi, hingga biaya hukum selama periode 1–30 September 2025, bertepatan dengan masa kerusuhan.
Selain itu, LBH Semarang di Jawa Tengah juga tercatat menerima dukungan serupa. Meski tidak ditemukan bukti langsung bahwa Kurawal atau mitranya merencanakan atau mengarahkan kerusuhan, bantuan finansial tersebut dinilai berfungsi sebagai jaring pengaman bagi aktivis yang dituding terlibat dalam eskalasi konflik.
Fokus Pendanaan di Papua
Pendanaan OSF melalui Kurawal juga diarahkan ke Papua, khususnya untuk menentang proyek strategis nasional Food Estate. Kerja sama dengan LBH Papua-Merauke dan Sophia Nusantara difokuskan pada advokasi tanah adat, pendokumentasian dugaan pelanggaran HAM, serta pelatihan mahasiswa sebagai “penjaga demokrasi ekologi”.
Inisiatif seperti kampanye digital #SaguUntukDemokrasi disebut bertujuan membangun jaringan perlawanan jangka panjang yang dipimpin generasi muda terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangunan skala besar.
Analisis dan Respons Pengamat
Secara keseluruhan, dokumen bocor tersebut menggambarkan apa yang disebut pengamat sebagai arsitektur pengaruh, di mana OSF mendanai Kurawal sebagai fasilitator ekosistem gerakan sipil. Pendanaan multi-tahun ini dinilai berperan dalam pembentukan narasi kaum muda, perlindungan aktivis, serta penentangan terhadap proyek strategis negara.
Meski tidak ada bukti langsung bahwa George Soros atau OSF memicu kerusuhan Agustus–September 2025, keberadaan dana asing yang tertanam dalam ekosistem protes Indonesia pada periode krusial memunculkan kekhawatiran tentang batas antara dukungan demokrasi yang sah dan potensi intervensi asing dalam politik domestik.
Pengamat politik menilai kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara filantropi internasional, masyarakat sipil, dan mobilisasi politik di Indonesia, yang ke depan memerlukan transparansi serta pengawasan publik yang lebih ketat.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header