Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Tetap Lanjutkan Tugas Pemerintahan

Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD Minta Maaf dan Janji Awasi Kinerja Pemerintah Daerah. (KOMPAS.COM/NUR ZAIDI)

Pati, Jawa Tengah - Sabtu, 01November 2025 – Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati, Henggar Sudewo, resmi gagal setelah rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat (31/10/2025) memutuskan tidak melanjutkan proses pemberhentian. Dalam sidang tersebut, mayoritas fraksi menolak usulan pemakzulan dan hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada kepala daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati atas hasil keputusan tersebut. Ia mengakui proses politik di DPRD sempat menimbulkan harapan besar di publik, namun keputusan harus diambil berdasarkan aturan dan suara mayoritas anggota dewan.

“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Pati atas hasil keputusan ini. DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ujar Ali Badrudin dalam rapat paripurna.

Enam Fraksi Tolak Pemakzulan

Dalam rapat paripurna tersebut, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung pemakzulan Bupati. Sementara enam fraksi lainnya Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, PKS, dan PPP menyatakan menolak langkah tersebut.

Dengan komposisi suara itu, DPRD tidak mencapai batas minimal dua pertiga dari total anggota yang hadir untuk melanjutkan proses pemakzulan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil Akhir: Rekomendasi Perbaikan Kinerja

DPRD Pati memutuskan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Sudewo. Rekomendasi tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Gubernur Jawa Tengah, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD menegaskan bahwa keputusan ini tidak berarti DPRD menutup mata terhadap kritik publik. Ia memastikan pengawasan akan terus dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan di lingkungan Pemkab Pati.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.

Publik Diharap Tetap Tenang

Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati politik lokal meminta warga Pati tetap tenang serta menghormati hasil keputusan DPRD. Langkah evaluasi dan pengawasan dianggap sebagai pilihan realistis untuk menjaga stabilitas daerah menjelang akhir masa jabatan pemerintahan.

Artikel ini telah tayang di 

Koran.co.id