 |
| Upaya Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Gagal, DPRD Hanya Beri Rekomendasi Perbaikan Kinerja. (Dok. Patikab.go.id) |
Pati, Jawa Tengah - Minggu, 2 November 2025 — Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, berakhir gagal setelah mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pati menolak usulan pemberhentian. Sidang paripurna yang digelar pada 31 Oktober 2025 itu memutuskan untuk hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo.
Hanya Satu Fraksi Dukung Pemakzulan
Dari tujuh fraksi yang hadir dalam sidang hak angket, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan untuk pemakzulan. Enam fraksi lainnya, seperti Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PPP, dan NasDem, memilih untuk memberikan kesempatan perbaikan kepada Sudewo.
Sebanyak 36 anggota DPRD menyetujui rekomendasi perbaikan, bukan pemberhentian.
Perbedaan Pandangan Antarfraksi
Fraksi PDI Perjuangan menilai Bupati Sudewo telah melanggar sumpah dan janji jabatan, serta sejumlah ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Sementara fraksi lain menilai belum cukup bukti kuat untuk memberhentikan bupati, dan menilai evaluasi serta perbaikan kinerja merupakan langkah yang lebih konstruktif.
Sudewo Apresiasi Keputusan DPRD
Bupati Pati Sudewo, yang mengikuti sidang paripurna secara daring, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas keputusan tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
“Saya menghormati hasil keputusan DPRD dan akan memperbaiki hal-hal yang perlu dievaluasi untuk kemajuan Pati,” ujar Sudewo.
Kekecewaan Massa Pendukung Pemakzulan
Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan kecewa atas hasil sidang tersebut.
Mereka sebelumnya menggelar aksi dan mendirikan posko di Alun-Alun Pati, namun posko tersebut dibongkar setelah keputusan DPRD diumumkan.
Makna Politik dan Dampak Ke Depan
Keputusan DPRD menunjukkan lemahnya dukungan politik untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Meski terdapat kritik keras terhadap kepemimpinannya, mayoritas dewan memilih jalur evaluasi dan pembinaan.
Bagi publik, keputusan ini menjadi ujian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD serta transparansi kinerja ke depan.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar