 |
| 13 Agustus 2025, ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi besar menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo |
Pati, Jawa Tengah - Minggu, 10 Agustus 2025 - Pada 13 Agustus 2025, ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi besar menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Aksi ini merupakan puncak dari gelombang protes yang terjadi sejak Juni 2025 akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250 persen.
Latar Belakang Demonstrasi
Kebijakan kenaikan PBB-P2 secara drastis ini memicu keresahan di kalangan petani, pelaku UMKM, mahasiswa, serta masyarakat umum di Pati. Demonstrasi pertama kali digelar oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati pada 3 Juni 2025. Protes ini kemudian meluas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang menolak kebijakan tersebut karena dianggap memberatkan rakyat kecil.
Respons dan Kontroversi
Bupati Sudewo sempat memberikan pernyataan menantang warga untuk mengerahkan massa sebanyak mungkin, yang kemudian memicu kemarahan publik. Pernyataan tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat yang tengah mengalami tekanan ekonomi akibat kebijakan pajak baru tersebut.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
Menanggapi kondisi ini, masyarakat membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Aliansi ini membuka posko penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi damai pada 13 Agustus 2025. Solidaritas masyarakat dari berbagai daerah juga mengalir deras, memperkuat gerakan ini sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
Pembatalan Kebijakan dan Tuntutan Lanjutan
Meski Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan menyampaikan permintaan maaf resmi, massa aksi tetap bersikeras melanjutkan demo besar. Mereka menuntut bukan hanya pembatalan kebijakan, tetapi juga pengunduran diri Bupati Sudewo sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dianggap merugikan.
Makna dan Harapan Aksi
Aksi ini menjadi momentum penting dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial di Kabupaten Pati. Rakyat menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
0 Komentar