Jakarta, DKI Jakarta - Sabtu, 22 November 2025 - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menuduh bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak mendapat penghargaan yang layak di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang dulu menaunginya.
Poin Utama Kritik PSI
1. Diabaikan oleh Partai Lama
Ahmad Ali menyatakan bahwa meskipun Jokowi memulai karier politiknya dari PDIP — dan bahkan meraih puncak kekuasaan sebagai presiden — partai tersebut tidak benar-benar menghargai kontribusi dan pengorbanannya.
2. Karier Jokowi Karena Rakyat, Bukan Partai
Menurut Ali, kesuksesan Jokowi (dari wali kota Solo hingga presiden) lebih karena dukungan rakyat daripada dukungan struktural dari PDIP.
3. Agenda Politik vs Penghargaan Personal
Ali mengimplikasikan bahwa PDIP lebih menjadikan Jokowi sebagai “alat politik” ketimbang menghargainya sebagai tokoh dengan potensi jangka panjang.
Konteks Politik Lebih Luas
PSI semakin dilihat sebagai kendaraan politik potensial untuk Jokowi, terutama setelah dinamika pergantian kepemimpinan dan wacana pencalonan sebagai ketua umum.
Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa dia tidak akan maju menjadi Ketua Umum PSI pada periode 2025–2030.
Sementara itu, pengamat politik menyebut PSI dan Jokowi memiliki “keterkaitan strategis”: PSI butuh figur kuat, sedangkan Jokowi butuh kendaraan politik untuk meneruskan pengaruhnya.
Dampak Potensial
Reputasi PDIP: Kritik dari PSI bisa merongrong citra internal PDIP dan menggugah pertanyaan soal loyalitas politik dalam partai.
Strategi PSI: Pernyataan ini memperkuat posisi PSI sebagai partai alternatif bagi tokoh besar seperti Jokowi, sekaligus memperlihatkan ambisi politik jangka panjang.
Masa Depan Politik Jokowi: Isu penghargaan dari partai lamanya bisa memperkuat narasi bahwa Jokowi butuh platform politik baru, yang mungkin berpengaruh pada manuvernya ke depan.
Artikel ini telah tayang di
Koran.co.id
Social Header